Komitmen terhadap Ekonomi Hijau

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekosistem ekonomi hijau guna menarik investasi berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan dan ketahanan lingkungan.

Menurut data Global Sustainable Investment Alliance (2023), aset investasi berkelanjutan secara global telah mencapai USD 35,3 triliun, mencerminkan tren positif dalam transisi ke ekonomi hijau. Pemerintah menilai bahwa investasi hijau tidak hanya bertujuan mengurangi risiko lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan nasional.

Target dan Kebijakan Energi Terbarukan

Dalam rangka mencapai target bauran energi bersih, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang menetapkan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Untuk mendukung target tersebut, Indonesia tengah mengembangkan berbagai proyek strategis, di antaranya:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Carbon Capture and Storage (CCS)
Just Energy Transition Partnership (JETP)
Produksi bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioethanol
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir

Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, khususnya melalui skema Skema Karbon Nusantara (SKN), yang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung transisi energi bersih.

Peluang dan Tantangan Investasi Hijau

Sektor energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan teknologi hijau diprediksi dapat menciptakan 25 juta lapangan kerja baru. BloombergNEF (2023) juga mencatat bahwa transisi energi bersih secara global akan membutuhkan investasi sekitar USD 3,1 triliun per tahun hingga 2050.

Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, struktur kelembagaan yang masih tumpang tindih, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam industri hijau. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

Penguatan regulasi investasi hijau melalui kebijakan yang lebih sinkron dengan pasar global.
Reformasi kelembagaan guna memastikan efektivitas tata kelola ekonomi hijau.
Optimalisasi perdagangan karbon dengan menetapkan harga karbon yang lebih kompetitif.
Dukungan pembiayaan hijau, termasuk insentif bagi sektor energi terbarukan.
Meningkatkan keterlibatan swasta dalam investasi hijau melalui skema kemitraan.

Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi, dalam acara Kompas100 X BEI Tahun 2025, menekankan bahwa investasi hijau merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara Pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan ekosistem investasi hijau semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.