Serikat Pekerja di PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajukan permintaan tegas kepada perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan, bukan sekadar Bonus Hari Raya (BHR) yang selama ini diterima. Presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSPAI), Abdul Gofur, menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh pekerja PT Pos Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Kekurangan Penerimaan THR Sejak 2019

Abdul Gofur menyatakan bahwa sejak 2019, para pekerja di PT Pos Indonesia belum pernah merasakan THR yang semestinya. Dalam konferensi pers yang digelar, Abdul mengungkapkan bahwa pekerja hanya menerima BHR yang jauh dari nilai layak untuk kesejahteraan mereka. "Itu selama lima tahun, selama 2019 teman-teman bekerja, tidak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya," ujarnya.

Kementerian dan Status Pekerjaan

Abdul menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan dua surat edaran mengenai THR dan BHR. Dalam edaran tersebut, BHR diperuntukkan bagi mitra kerja berbasis aplikasi seperti kurir online dan pengemudi ojek online. Namun, pekerja di PT Pos Indonesia berstatus karyawan yang menjalankan bisnis utama perusahaan, sehingga seharusnya menerima THR sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Tuntutan Transparansi dan Nilai BHR

Abdul juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pembagian BHR yang hanya sebesar 20% dari pendapatan rata-rata bulanan, yang setelah dihitung-hitung tidak semua pekerja menerima sesuai persentasenya. Beberapa pekerja bahkan hanya mendapatkan 10%, dan ada yang merasakan potongan tidak wajar yang disebabkan oleh penilaian performa kerja.

"Kami juga meminta, teman-teman bukan dikasihnya BHR. Karena kalau BHR ada yang hanya mendapatkan Rp63.000, ada yang mendapatkan Rp83.000, apakah layak mereka akan menyongsong hari raya hanya mendapatkan BHR Rp63.000," kata Abdul.

Permintaan Kepada Menteri BUMN

ASPEK Indonesia juga mendesak intervensi Menteri BUMN, Erick Thohir, agar PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN berfungsi sesuai amanat negara untuk menyejahterakan pekerjanya. Abdul mengingatkan risiko kebijakan ini bisa berdampak negatif ke perusahaan swasta, menganggap praktik ketidakadilan terhadap pekerja sebagai hal yang wajar jika dilakukan BUMN.

"Nanti dilihat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kalau perusahaan negara saja bisa, kenapa kami tidak bisa?" pungkasnya.