Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pembongkaran objek wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Bogor. Ia mengambil keputusan ini diambil setelah menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk izin pengelolaan lahan yang melampaui batas dan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Objek wisata yang berada di bawah pengelolaan PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat itu dinilai telah melanggar aturan. Pelanggaran itu berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem, bahkan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Menurut Dedi, awalnya, Hibisc Fantasy mendapatkan izin untuk mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi. Akan tetapi, dalam praktiknya, objek wisata ini telah mencaplok lahan hingga mencapai tiga kali lipat lebih besar dari perizinan tersebut.

"Izin awal hanya 4.800 meter persegi, tetapi yang dikerjakan mencapai 15.000 meter persegi. Ini jelas pelanggaran," tegas Dedi.

Dedi juga mengaku bahwa pihaknya telah memperingatkan pengelola untuk membongkar bagian lahan yang melampaui izin. Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan, pengelola tetap tidak mengacuhkan peringatan tersebut.

"Mereka sepakat untuk membongkarnya sendiri, tetapi sampai sekarang belum dilakukan. Karena itu, saya perintahkan pembongkaran mulai hari ini," ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi juga menuding keberadaan Hibisc Fantasy sebagai salah satu penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan Puncak beberapa hari lalu. Menurutnya, pembangunan objek wisata ini telah mengubah struktur alam, termasuk mengganggu aliran sungai yang mengalir ke permukiman warga di bawahnya.

"Sungai ini mengalir ke kampung di bawahnya. Banjir di kampung itu penyebabnya dari sini," pendapat Dedi.

Sebagai informasi, bencana banjir bandang menerjang kawasan Puncak Bogor pada Selasa (4/3) lalu. Bencana ini menimbulkan kerugian bagi 1.399 jiwa dari 381 keluarga di beberapa kecamatan, mulai dari merusak tujuh unit jembatan hingga mengakibatkan satu korban jiwa.

Berhubungan dengan itu, Dedi menegaskan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Puncak oleh sejumlah objek wisata dan akomodasi adalah faktor utama yang mendorong terjadinya bencana alam di Puncak. Ia pun berjanji akan segera mencabut izin objek-objek tersebut jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya bencana serupa.

Pembongkaran dan Komitmen Penegakan Aturan

Dengan melibatkan alat berat dan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat, Dedi memulai proses penyegelan dan pembongkaran Hibisc Fantasy pada hari ini. Meskipun objek wisata itu merupakan milik BUMD Provinsi Jawa Barat, ia tetap melaksanakan pembongkaran tersebut sebagai perwujudan janjinya, tanpa pandang bulu.

"Ini harus menjadi contoh. Siapa pun yang melanggar aturan harus ditindak tegas," tegas Dedi.

Setelah pembongkaran selesai, pihaknya akan mengembalikan fungsi awal lahan tersebut sebagai hutan. Selain itu, para pegawai Hibisc Fantasy yang terdampak akan menerima kompensasi dari pemerintah Jawa Barat.

Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Proses pembongkaran ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dukungan ini terlihat dari kehadiran Hanif Faisol (Menteri Lingkungan Hidup), Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), dan Rudy Susmanto (Bupati Bogor) dalam proses penyegelan dan pembongkaran.

Dedi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sembako, tetapi harus disertai langkah konkret untuk mencegah terulangnya bencana di masa depan.

"Kita harus bertindak tegas demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.