Pada 2023, saat dunia berusaha keras mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Presiden AS Donald Trump justru memutuskan untuk kembali mendekap erat energi fosil. Dengan deklarasi darurat energi nasional, Trump membalikkan kebijakan energi bersih AS dan secara terang-terangan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris.

Kebijakan ini mencakup peningkatan eksplorasi dan produksi energi fosil — minyak, gas, dan batu bara yang sudah mengancam stabilitas iklim global. Pada 2022, AS mencatatkan angka emisi karbon terbesar kedua di dunia setelah China, dengan sekitar 5,8 gigaton CO2e per tahun, menurut data Global Carbon Project.

Namun, yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa AS kini mengabaikan hampir seluruh regulasi lingkungan yang membatasi eksplorasi energi fosil, termasuk kebijakan yang sebelumnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan industri. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan besar: jika AS berani melanggar perjanjian internasional tanpa konsekuensi nyata, apakah Indonesia harus tetap setia pada janji-janji yang ditandatangani di meja perundingan?

Indonesia, di Persimpangan Jalan

Indonesia adalah negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan salah satu penghasil emisi terbesar dari deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil. Dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia mencatatkan 3,1 gigaton CO2e pada 2020, sebagian besar berasal dari pembakaran hutan dan penggunaan energi fosil.

Namun, meskipun Indonesia turut serta dalam Perjanjian Iklim Paris yang berkomitmen untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C, kebijakan AS ini menantang kepatuhan global terhadap kesepakatan tersebut. Apakah Indonesia akan terus melangkah pada jalur transisi energi bersih yang lambat tapi pasti, atau terjebak dalam godaan untuk mengikuti tren global yang lebih mengutamakan energi fosil demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek?

Dalam riset oleh Kementerian ESDM, Indonesia telah menargetkan untuk mengurangi emisi karbon 29% pada 2030, dengan potensi untuk mencapai 41% dengan bantuan internasional. Dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada energi fosil dan mempercepat transisi energi bersih. Namun, tantangan tetap besar mengingat ketergantungan negara ini pada batu bara, yang masih berkontribusi lebih dari 50% dalam pembangkit listrik nasional.

Kesimpulan

Kebijakan Trump menantang dunia untuk mempertanyakan komitmennya terhadap perjanjian internasional. Indonesia harus memilih apakah akan mengikuti jejak negara-negara besar yang melanggar kesepakatan atau tetap bertahan dengan tanggung jawab untuk masa depan bumi. Mengingat potensi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, pilihan ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, tetapi juga soal masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.