Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City pada Kamis (6/2). Tak hanya itu, KLH juga memberhentikan berbagai kegiatan pembangunan di kawasan milik PT MNC Land Tbk (KPIG) tersebut.

Perintah penyegelan itu langsung turun dari Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup. Hanif menyatakan bahwa penyegelan dan pemberhentian kegiatan pembangunan di MNC Lido City terjadi karena KPIG terindikasi tidak melakukan pengelolaan air hujan dengan baik. Oleh karena itu, hulu Danau Lido mengalami pendangkalan.

"... sehingga sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido dan menyebabkan sedimentasi serta pendangkalan," jelas Hanif pada 6 Februari lalu.

Lebih lanjut, Rizal Irawan selaku Deputi Penegakan Hukum KLH mengungkapkan bahwa latar belakang penyegelan MNC Lido City adalah tidak adanya laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (KL-RPL) oleh KPIG. Permasalahan administrasi ini menjadi sorotan karena KL-RPL merupakan dokumen wajib yang harus dilaporkan oleh KPIG setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

KLH Beri Tenggat 90 Hari

Sebagai tanda penyegelan dan pemberhentian kegiatan, KLH memasang papan pengawasan di sekitar wilayah MNC Lido City yang terduga menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Papan itu akan tetap terpasang selama 90 hari sejak pemasangan pada Kamis (6/2) lalu hingga pihak KPIG menuntaskan semua pelanggaran yang menyebabkan penyegelan MNC Lido City.

“Pemasangan papan pengawasan itu kami kasih waktu selama 90 hari,” ujar Rizal pada Jumat (7/2).

Pemasangan papan pengawasan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut KLH atas hasil verifikasi pada 1--6 Februari 2025. Selama enam hari itu, tim KLH menemukan dugaan-dugaan pelanggaran oleh KPIG melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan warga setempat.

Melihat temuan itu, Hanif pun segera memerintahkan penyegelan dan pemberhentian kegiatan pembangunan di MNC Lido City. Selanjutnya, di bawah pimpinan Ardyanto Nugroho selaku Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, timnya memasang segel dan papan pengawasan.

"Kami akan menegakkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 Ketentuan Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," tegas Ardyanto.

PT MNC Land Lido: Hanya Pengawasan, Bukan Penyegelan

Melalui pernyataan resmi, KPIG menggarisbawahi bahwa papan pemberitahuan yang terpasang di sekitar area MNC Lido City bukanlah papan penyegelan, melainkan papan pengawasan.

"Papan pengumuman yang dipasang di dua lokasi pembangunan KEK Lido tertulis 'Area Ini Dalam Pengawasan', bukan 'Area Ini Dalam Penyegelan'," terang KPIG sebagaimana tertulis pada laman CNN Indonesia.

Dalam pernyataan itu, KPIG juga mengungkapkan bahwa pendangkalan hulu Danau Lido sudah terjadi sebelum KPIG mengambil alih Kawasan Lido pada tahun 2013 silam.

"Sedimentasi atau pendangkalan sebagaimana dituduhkan telah terjadi sebelum PT MNC Land Lido mengambil alih Kawasan Lido pada tahun 2013 yang dapat dibuktikan dengan adanya foto udara tahun 2013, sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016 justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini," tulis KPIG.

Untuk mengatasi pendangkalan itu, KPIG juga menuliskan bahwa KEK MNC Lido City telah menyediakan bangunan penahan lumpur sejak penetapannya pada tahun 2021. Selain itu, KPIG juga menyediakan drainase yang dapat menampung dan mengarahkan air hujan agar tidak masuk ke Danau Lido.