Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia terkait penunjukan wakil pemerintah untuk mendiskusikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengumuman tersebut disampaikan dalam pidato penutupan sesi Sidang Paripurna di Gedung DPR, Selasa (25/3).

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ungkap Puan.

Tindakan Lanjut dan Mekanisme Pembahasan

Puan menjelaskan bahwa surat presiden ini akan diproses mengikuti aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Rincian pembahasan KUHAP akan difokuskan oleh Komisi III DPR RI dan direncanakan untuk diambil keputusan setelah membuka masa sidang mendatang.

Pemerintah bersama DPR berupaya mempercepat pembaharuan KUHAP dengan harapan dapat diselesaikan pada 2025. KUHAP yang diperbarui ini nantinya akan bersinergi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadwalkan berlaku pada Januari 2026.

Fokus Pembahasan dan Tantangan Revisi KUHAP

Menko Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti pentingnya reformasi KUHAP demi menjamin keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Salah satu fokus utamanya adalah mengenai batas waktu status tersangka maksimal dua tahun, dan pembahasan ini ditargetkan selesai dalam dua masa sidang berikutnya dengan nilai-nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif.

Namun, beberapa kritik muncul terhadap draf revisi yang dianggap dapat melanggar hak asasi manusia. Pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk menawarkan penyelesaian perkara kepada tersangka dinilai bisa disalahgunakan. Guru Besar Hukum Pidana UI, Topo Santoso, menyarankan perbaikan dalam mekanisme prapenuntutan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara penyidik dan penuntut umum.