Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa prajurit TNI aktif akan dapat menempati 16 jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga, sesuai revisi undang-undang (RUU) TNI yang sedang dibahas. Menurut Hasan, posisi tersebut membutuhkan keahlian yang sangat berhubungan dengan tugas militer.

"Karena posisi-posisi, enggak di-open posisi-posisi untuk TNI, enggak di-open, tapi dikunci. Dikunci ke-16 posisi yang memang memerlukan ekspertisnya mereka. Memerlukan keahliannya mereka (TNI) dan beririsan ruang kerja dengan ekspertis mereka," ucap Hasan kepada wartawan.

Perluasan dan Penambahan Jabatan

Sebelumnya, TNI dapat mengisi 10 jabatan sipil, namun melalui revisi ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 16. Hasan menambahkan bahwa beberapa jabatan, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer, kini diatur dalam revisi undang-undang, meski sebelumnya sudah diisi oleh TNI aktif.

Hasan memastikan bahwa revisi ini tidak mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI yang sempat terjadi di masa Orde Baru. Meski demikian, ia mempersilahkan masyarakat untuk terus memeriksa dan mengawasi jalannya pembahasan RUU TNI ini sebagai bentuk kontrol publik.

Tanggapan Menko Polkam Mengenai Revisi UU TNI

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengklarifikasi bahwa revisi Undang-Undang (RUU) TNI hanya akan mengubah tiga pasal, yaitu Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53. Ia menekankan bahwa tujuan dari revisi ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Budi menjelaskan bahwa perubahan dalam Pasal 47 akan memungkinkan penambahan beberapa kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh personel TNI aktif, seperti Dewan Pertahanan Nasional dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meski demikian, selama ini posisi-posisi tersebut memang sudah sering diisi oleh TNI.

Penyesuaian dengan Era dan Kebutuhan Terkini

Menurut Budi, tujuan inti dari revisi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme TNI agar lebih sesuai dengan tantangan modern, termasuk dalam menghadapi situasi darurat bencana. Ia berharap semua pihak mengerti bahwa perubahan ini diperlukan untuk menjadikan TNI lebih adaptif terhadap perubahan zaman.