Penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Jatim

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait dugaan korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai Rp65 miliar. Penggeledahan ini dilakukan pada Rabu (19/3) malam di enam lokasi berbeda untuk mencari barang bukti yang dapat menguatkan kasus ini.

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menyebut bahwa penyelidikan masih berlangsung dan penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi yang terjadi sejak 2017.

"Kami melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang cukup dalam perkara korupsi markup pengadaan barang dan jasa untuk sekolah SMK swasta," ujar Mia.

Pemeriksaan Pejabat dan Pihak Terkait

Selain melakukan penggeledahan, Kejati Jatim telah memeriksa 25 kepala sekolah SMK swasta penerima hibah di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kabid SMK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Selain itu, penyedia barang dan jasa atau pihak rekanan serta distributor juga turut diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi ini.

Salah satu pejabat yang diperiksa adalah Hudiyono, yang berperan sebagai PPK dalam proyek ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim saat itu, Syaiful Rachman, juga diperiksa meskipun tengah menjalani hukuman dalam kasus lainnya.

Modus Dugaan Korupsi dan Markup Harga

Dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2017. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk 25 SMK swasta di 11 kabupaten/kota dan dibagi menjadi dua paket proyek.

Pemenang lelang dalam proyek ini adalah PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak Rp30,5 miliar dan PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak Rp33,06 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak sejalan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim.

Lebih mencurigakan lagi, penyidik menemukan indikasi markup harga yang cukup signifikan. Salah satu contohnya, dalam laporan anggaran, harga barang tertentu dicatat sebesar Rp2,6 miliar, padahal harga pasaran barang tersebut hanya sekitar Rp2 jutaan.

"Selisihnya luar biasa, tidak wajar," kata Mia.

Penyidik menduga ada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya temuan barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi serta hasil pekerjaan yang tidak optimal.

Penyitaan Barang Bukti dan Perhitungan Kerugian Negara

Selama proses penggeledahan, tim penyidik menyita berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan kegiatan belanja hibah, baik dalam bentuk surat maupun barang bukti elektronik seperti ponsel dan laptop. Barang bukti ini diharapkan dapat memperkuat alat bukti dalam perkara yang sedang diselidiki.

Selain itu, Kejati Jatim telah meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim untuk menghitung jumlah pasti kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi ini. Hingga kini, proses perhitungan masih berlangsung, dan hasilnya akan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

Belum Ada Tersangka, Dinas Pendidikan Jatim Bungkam

Meskipun penyelidikan telah berjalan dengan berbagai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, Kejati Jatim belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih memperkuat alat bukti serta menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP.

Sementara itu, hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait kasus ini. Dugaan korupsi ini menjadi sorotan publik, mengingat dana hibah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kejati Jatim memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat.