Pengurangan Volume MinyaKita Akibatkan Harga Melonjak

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap berbagai modus kecurangan yang dilakukan distributor dan repacker dalam penjualan minyak goreng merek MinyaKita. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengurangan volume dalam kemasan, yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa praktik ini terjadi karena tidak semua pelaku usaha mendapatkan pasokan minyak dari skema Domestic Market Obligation (DMO). Akibatnya, beberapa repacker menggunakan minyak goreng komersial sebagai bahan baku MinyaKita, yang harganya lebih tinggi dibandingkan minyak DMO.

“Bisa jadi para repacker ini tidak mendapatkan minyak DMO. Karena ini kan tergantung produsennya, mau kerja sama dengan repacker yang mana. Ini mekanisme B to B dan murni skema komersial,” ujar Iqbal di Jakarta, Selasa (18/3).

Karena minyak komersial tidak diatur dalam skema DMO, harga MinyaKita yang seharusnya Rp15.700 per liter melambung hingga Rp17.000-Rp18.000 per liter. Hal ini membebani konsumen yang seharusnya mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Modus Pelanggaran: Bundling hingga Takaran Tidak Sesuai

Selain pengurangan volume, Kemendag juga menemukan berbagai modus lain yang dilakukan oleh pelaku usaha nakal. Salah satu praktik yang paling banyak ditemukan adalah sistem bundling, di mana MinyaKita dijual bersama produk lain sehingga konsumen harus membayar lebih dari harga eceran tertinggi (HET).

“Misalnya, MinyaKita dijual Rp15.700 per liter, tapi konsumen dipaksa membeli produk lain dalam satu paket. Akibatnya, harga minyak yang seharusnya terjangkau menjadi lebih mahal,” jelas Iqbal.

Selain itu, ada pula pelanggaran berupa penjualan MinyaKita di atas HET dan ketidaksesuaian perizinan usaha.

Kemendag Beri Sanksi 66 Perusahaan Nakal

Sejak Desember 2024, Kemendag telah mengidentifikasi 66 perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait MinyaKita. Beberapa di antaranya telah diberikan sanksi administratif, sementara dua perusahaan repacker telah disegel karena terbukti mengurangi volume minyak dalam kemasan.

Perusahaan yang terbukti melanggar, seperti PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dan PT Artha Eka Global Asia (AEGA), telah ditindak oleh pihak berwenang. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami telah menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pengurangan takaran dan penjualan di atas HET. Sanksi administratif sudah diberikan, dan bagi yang melanggar lebih berat, izin usahanya bisa dicabut,” kata Budi dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat.

Dengan meningkatnya pengawasan dan penindakan, diharapkan distribusi MinyaKita kembali sesuai regulasi dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.