Proses Legislasi Dikecam, UU TNI Digugat ke MK

Sehari setelah disahkan oleh DPR RI, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Mereka menilai revisi tersebut cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan serta dilakukan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang memadai.

Gugatan yang didaftarkan pada Jumat (21/3) ini telah diterima MK dengan nomor perkara 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Para pemohon meminta MK membatalkan revisi UU TNI dan mengembalikan aturan sebelumnya karena proses pembentukannya dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Gugatan

Dalam petitumnya, para mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama:

Meminta MK mengabulkan seluruh permohonan gugatan.
Menyatakan revisi UU TNI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Menegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini tidak memenuhi prosedur yang sah.
Menghapus norma baru yang ditambahkan dalam revisi UU TNI dan mengembalikan ketentuan lama.
Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara sebagai bentuk sahnya keputusan hukum.

Kuasa hukum mahasiswa, Abu Rizal Biladina, menjelaskan bahwa mereka tetap mengajukan gugatan meskipun revisi UU TNI belum diberi nomor dan diundangkan. Mereka percaya bahwa masih ada waktu untuk mengoreksi atau membatalkan UU ini sebelum berlaku secara resmi.

Proses Legislasi UU TNI Dinilai Bermasalah

Revisi UU TNI disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis (20/3/2025). Beleid ini mengubah beberapa pasal kunci, antara lain:

Pasal 3: Tentang kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara.
Pasal 15: Mengenai tugas pokok TNI.
Pasal 47: Mengatur penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Pasal 53: Mengubah batas usia pensiun prajurit TNI.

Namun, mahasiswa menilai revisi ini bermasalah karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi tetap diproses secara cepat. Bahkan, revisi tersebut masih menggunakan naskah akademik dari periode 2020-2024, padahal RUU ini tidak berstatus carry over ke periode legislatif saat ini.

Selain itu, mereka mengkritik minimnya transparansi dalam penyusunan RUU, termasuk sulitnya akses publik terhadap draf regulasi ini. Proses pembahasan juga menuai sorotan karena dilakukan secara tertutup, termasuk dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Minggu (16/3).

Reaksi DPR dan Pemerintah

Menanggapi gugatan ini, Anggota DPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, tetapi ia mengingatkan agar lembaga tersebut tetap berada dalam jalur konstitusional.

“Jangan sampai MK salah jalan dan nanti dikoreksi oleh sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. JASMERAH,” tulis Benny melalui akun X pribadinya, Sabtu (22/3).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menggugat.

“DPR bersama pemerintah adalah pembentuk undang-undang, tetapi ada mekanisme uji materi yang harus kita hormati,” ujarnya.

Gelombang Protes dan Harapan Mahasiswa

Gugatan ini diajukan di tengah gelombang aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Mereka menolak revisi UU TNI yang dianggap dapat membuka kembali ruang bagi militerisme di ranah sipil serta melemahkan kontrol demokrasi.

Dengan waktu terbatas sebelum UU ini resmi diundangkan, para mahasiswa berharap MK dapat segera menggelar sidang dan menerima permohonan mereka. Mereka optimistis bahwa gugatan ini bisa menjadi jalan untuk mengoreksi proses legislasi yang dinilai bermasalah serta memastikan undang-undang yang dibuat tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.