1b:I[19532,["2266","static/chunks/870fdd6f-3912ca74b8a92cad.js","5802","static/chunks/69b09407-84c91e6eea8c708c.js","4316","static/chunks/ad2866b8-d0bec4e3c1a621aa.js","5992","static/chunks/5992-d7e44a2f5c9ef2a1.js","4014","static/chunks/4014-8fbf296e276d1190.js","2636","static/chunks/2636-63f5939d197c856c.js","5960","static/chunks/5960-075308b52f8454b8.js","6634","static/chunks/app/%5Bchannel_slug%5D/%5Bslug_url%5D/%5Bid%5D/page-9da53a10698cafea.js"],"default"] 1c:T77e,

Pada Kamis (20/3/2025), 5.021 personel gabungan disiagakan untuk mengawasi jalannya demo mahasiswa yang menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa personel ini berasal dari berbagai elemen, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, serta instansi lain.

Pencegahan Eskalasi dan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Susatyo menegaskan pentingnya mencegah pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam Gedung DPR. Penjagaan ketat diterapkan di sekitar gedung, dan pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara situasional. Dia menyatakan bahwa perubahan arus akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Kapolres mengingatkan personel untuk bertindak persuasif, menghindari provokasi serta mempertahankan pendekatan yang humanis. Dia juga mengajak koordinator lapangan serta orator melakukan orasi secara santun, menekankan pentingnya tidak merusak fasilitas umum dan menghormati pengguna jalan lain.

RUU TNI dan Agenda Rapat Paripurna DPR

Pada hari yang sama, DPR RI akan mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rapat yang dimulai pukul 09.30 WIB ini juga membahas usul inisiatif Komisi II mengenai sejumlah RUU Kabupaten/Kota dan revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Kesepakatan sebelumnya telah dicapai dalam Rapat Pleno Komisi I DPR RI untuk membahas RUU TNI dalam paripurna terdekat.

Pencegahan Eskalasi dan Pengalihan Arus Lalu Lintas

RUU TNI dan Agenda Rapat Paripurna DPR

Perubahan Pent