Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mendampingi program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Langkah ini bertujuan menjamin bahwa segala proses pemerintahan, dari perencanaan hingga pelayanan publik, berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Intinya, Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh," ujar Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/3).

Pencegahan Korupsi melalui MCP KPK

Selain pengawasan, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Pramono menyatakan keinginannya agar pemerintahan di Jakarta mengalami perbaikan signifikan dalam efektivitas pencegahan korupsi.

Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya pengawasan eksternal, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia berkomitmen membuka diri untuk meningkatkan transparansi pengawasan yang sebelumnya kurang terbuka.

"Kami akan membuka diri, bahkan beberapa pengawasan yang sebelumnya kurang terbuka akan dibuat lebih transparan, terutama terkait BUMD," jelasnya.

Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum

Pramono bertekad membangun hubungan baik dengan semua aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan TNI. Langkah ini diambil agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab.

"ASN, terutama kepala dinas, kepala biro, dan asisten, harus berani mengambil keputusan tanpa ragu-ragu," tegasnya.

Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung

Sebelumnya, Pramono juga mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI dalam proyek pembangunan di Jakarta.

"Kedatangan Gubernur Pramono tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga membahas pendampingan hukum untuk Pemprov DKI," ujar Burhanuddin.