Prajurit TNI Harus Pensiun Dini Jika Ditugaskan di Kementerian/Lembaga

Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah ketentuan bahwa prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian atau lembaga sipil harus pensiun dini sebelum menduduki jabatan tersebut.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai kebijakan ini.

"Prajurit TNI yang akan bertugas di kementerian dan lembaga harus pensiun dini, dengan tetap mengukur kualitas dan kemampuannya," ujar Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3).

Penambahan Kementerian dan Lembaga yang Bisa Diisi TNI Aktif

Selain aturan pensiun dini, revisi UU TNI juga mengusulkan penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Saat ini, UU TNI hanya memperbolehkan 10 institusi yang bisa dijabat oleh prajurit aktif, namun dalam revisi terbaru, jumlahnya bertambah menjadi 15. Berikut daftar kementerian dan lembaga yang dapat ditempati prajurit aktif tanpa harus pensiun dini:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Pertahanan
Sekretaris Militer Presiden
Badan Intelijen Negara
Badan Siber dan Sandi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional
Dewan Pertahanan Nasional
Badan SAR Nasional
Badan Narkotika Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung

Sjafrie menegaskan bahwa jika prajurit TNI ingin menduduki jabatan di luar daftar tersebut, maka mereka harus pensiun terlebih dahulu.

"Kalau masuk dalam kategori 15 ini, mereka bisa tetap aktif. Tapi jika di luar itu, mereka wajib pensiun dulu," kata Sjafrie.

Perubahan Usia Pensiun Prajurit TNI

Selain aturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit, revisi UU TNI juga mengusulkan perubahan usia pensiun bagi anggota TNI. Jika sebelumnya batas usia pensiun bagi perwira adalah 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun, dalam revisi terbaru diusulkan:

Usia pensiun bintara dan tamtama diperpanjang hingga 58 tahun
Usia pensiun perwira diperpanjang hingga 60 tahun
Bagi prajurit yang menempati jabatan fungsional tertentu, usia pensiun dapat diperpanjang hingga 65 tahun

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai perubahan ini diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia TNI.

"Penyesuaian ini dilakukan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan mengurangi ketidaksinkronan dengan usia pensiun Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelas Dave.

Landasan Perubahan UU TNI

Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi peran TNI, termasuk dalam tugas nonmiliter. Terdapat empat sasaran utama dalam perubahan ini:

Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan nasional
Penguatan batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter
Peningkatan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial
Penyesuaian aturan kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun

Revisi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan keamanan nasional, sekaligus memastikan keseimbangan antara supremasi sipil dan peran militer di dalam negeri.