KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, pada 10 Maret 2025. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Dalam keterangannya, KPK menyatakan bahwa Ridwan Kamil bersikap kooperatif selama penggeledahan berlangsung.

Penggeledahan ini dilakukan bersamaan dengan upaya serupa di 11 lokasi lain, termasuk kantor Bank BJB di Bandung. KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen dan barang elektronik, serta deposito senilai Rp70 miliar yang diduga terkait dengan kasus ini.

Dugaan Korupsi di Bank BJB dan Temuan BPK

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran promosi dan belanja iklan Bank BJB untuk tahun buku 2021–2023. Dari total anggaran promosi sebesar Rp801 miliar, ditemukan kebocoran sebesar Rp28 miliar dalam alokasi belanja iklan media massa yang mencapai Rp341 miliar.

Selain itu, KPK juga mengungkap adanya selisih dana sebesar Rp222 miliar antara jumlah yang dibayarkan oleh Bank BJB kepada enam agensi periklanan dan jumlah yang diterima oleh media. Selisih dana tersebut diduga digunakan sebagai dana non-budgeter yang sudah disetujui oleh pihak Bank BJB sejak awal kerja sama dengan agensi.

Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Para tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, serta Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Widi Hartoto. Selain itu, ada tiga tersangka lain dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai pengendali agensi periklanan yang terlibat dalam skema tersebut.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Saat ini, mereka belum ditahan, tetapi telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan untuk kepentingan penyidikan.

Status Hukum Ridwan Kamil Masih Belum Ditentukan

Meskipun rumahnya telah digeledah dan beberapa barang bukti disita, hingga saat ini KPK belum menetapkan status hukum Ridwan Kamil dalam kasus ini. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Ridwan Kamil akan dilakukan setelah penyidik mendalami dokumen dan barang bukti yang telah diamankan.

"Kami masih mempelajari dokumen dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, termasuk dokumen elektronik. Setelah itu, baru kami tentukan materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada Pak RK," ujar Asep.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, M.Q. Iswara, menyatakan bahwa Ridwan Kamil berada dalam kondisi baik dan siap bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut Iswara, Ridwan Kamil menganggap penggeledahan rumahnya sebagai bagian dari risiko jabatan, mengingat dirinya menjabat sebagai gubernur saat dugaan korupsi ini terjadi.

KPK Akan Panggil Ridwan Kamil

KPK menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat atau memiliki informasi terkait kasus ini akan diperiksa, termasuk Ridwan Kamil. Penyidik akan mengklarifikasi sejumlah dokumen dan barang bukti yang telah disita dari kediamannya sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.

Dengan perkembangan ini, publik menantikan apakah Ridwan Kamil akan dipanggil sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka dalam kasus yang menyeret nama Bank BJB ini. KPK memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas guna mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.