Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta (20/03/2025). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya.

Revisi ini membawa sejumlah perubahan penting, terutama terkait dengan aturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif serta batas usia pensiun. Berikut adalah poin-poin utama dalam UU TNI yang baru disahkan.

TNI Aktif Kini Bisa Menjabat di 14 Kementerian/Lembaga Sipil

Salah satu perubahan signifikan dalam UU TNI terbaru adalah aturan mengenai prajurit TNI yang dapat menduduki jabatan sipil. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, seorang prajurit hanya bisa menjabat di instansi sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Namun, dalam revisi terbaru, prajurit TNI aktif diperbolehkan menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga tertentu tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Berikut adalah kementerian/lembaga yang dimaksud:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Pertahanan
Kesekretariatan Negara (terkait urusan presiden dan kesekretariatan militer)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Kejaksaan Republik Indonesia
Mahkamah Agung

Di luar 14 lembaga ini, prajurit TNI tetap diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun jika ingin mengisi jabatan sipil lainnya.

Batas Usia Pensiun TNI Diperpanjang

Selain perubahan dalam jabatan sipil, revisi UU TNI juga mengatur perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI. Dalam aturan sebelumnya, batas usia pensiun prajurit ditetapkan sebagai berikut:

Perwira: 58 tahun
Bintara dan Tamtama: 53 tahun

Dengan revisi ini, usia pensiun prajurit disesuaikan berdasarkan pangkatnya:

Bintara dan Tamtama: 55 tahun
Perwira hingga pangkat Kolonel: 58 tahun

Pro dan Kontra di Kalangan Publik

Perubahan dalam UU TNI ini menuai beragam respons dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antara TNI dan instansi pemerintah dalam sektor pertahanan dan keamanan. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan kemungkinan berkurangnya netralitas TNI dalam ranah sipil.

Dengan pengesahan UU ini, implementasi aturan baru menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi terkait. Bagaimana efektivitasnya dalam praktik, masih perlu diawasi lebih lanjut.