Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kembali menjadi topik panas di DPR RI dan kalangan masyarakat. Usulan ini bertujuan memperkuat pertahanan nasional serta meningkatkan profesionalisme TNI, tetapi beberapa poin menimbulkan polemik. Masalah yang memicu banyak debatan adalah penempatan prajurit aktif dalam posisi sipil serta ekspansi operasi militer selain perang (OMSP).

Pembahasan di DPR: Kurang Transparansi?

Pembahasan RUU TNI dilakukan di Jakarta pada pertengahan Maret 2025, berdasarkan usulan dari pemerintah yang tercantum dalam Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025. Proses ini menuai kritik terkait kurangnya transparansi yang melibatkan banyak pihak khawatir, terutama mengenai potensi kembalinya dwifungsi ABRI dan lemahnya supremasi sipil.

Tiga Klaster Pembahasan Utama

Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, menjelaskan fokus revisi terbagi atas tiga klaster: posisi Kementerian Pertahanan dan TNI, penempatan prajurit aktif di instansi sipil, dan penyesuaian usia pensiun. Diskusi dilakukan dengan mendetail, pasal demi pasal, meski Menteri Pertahanan berharap pengesahan cepat. Utut menegaskan kesiapan pemerintah sangat penting sebelum pengesahan.

Peningkatan Kesejahteraan Prajurit: Seberapa Efektif?

Poin penting lainnya dalam revisi ini adalah peningkatan kesejahteraan prajurit yang diharapkan bisa meningkatkan moral dan profesionalisme prajurit. Namun, detail bagaimana dukungan finansial akan dilakukan masih memerlukan kajian komprehensif untuk menjamin efektivitas dan transparansi anggaran.

Penambahan Jenis OMSP: Ancaman oleh Penyalahgunaan Wewenang?

RUU TNI mengusulkan penambahan jenis OMSP dari 14 menjadi 17, termasuk operasi siber dan penanganan narkoba. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, rinciannya harus disusun dengan hati-hati melalui Peraturan Presiden. Pengawasan ketat menjadi krusial agar operasional tetap sesuai ketentuan hukum dan HAM.

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI?

Paling kontroversial adalah rencana perubahan Pasal 47 yang memungkinkan penempatan prajurit aktif di banyak kementerian dan lembaga negara. Kelompok masyarakat sipil khawatir hal ini berpotensi menyeret kembali era dwifungsi ABRI dan mengancam demokrasi serta supremasi sipil.

Usia Pensiun dan Aspek Lain RUU

RUU TNI juga mengkaji masa pensiun prajurit seiring usia harapan hidup yang meningkat. Perubahan lain mencakup jati diri, posisi, peran, dan fungsi TNI. Semuanya perlu dipertimbangkan matang agar tetap relevan dengan kebutuhan negara. Proses harus transparan dan melibatkan partisipasi publik agar sejalan dengan demokrasi dan supremasi sipil.