Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan regulasi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja dan buruh. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Siapa yang Berhak Mendapatkan THR?

Sesuai aturan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan. Hal ini berlaku bagi mereka yang terikat dalam perjanjian kerja baik waktu tertentu maupun tidak tertentu. Pembayarannya maksimal tujuh hari sebelum hari besar keagamaan.

Cara Perhitungan Besaran THR

Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapatkan satu bulan upah.
Pekerja dengan masa kerja antara satu hingga 12 bulan, mendapat THR proporsional berdasarkan formula (masa kerja/12) x 1 bulan upah.
Pekerja harian dihitung dari rata-rata upah selama 12 bulan terakhir bagi yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, atau rata-rata upah per bulan selama masa kerja jika kurang dari 12 bulan.
Upah berdasarkan satuan hasil dihitung dari rata-rata 12 bulan terakhir.

Apabila kebijakan internal perusahaan lebih besar dari ketentuan pemerintah, nilai yang lebih besar tersebut yang harus dibayarkan.

Kebijakan Pembayaran Pajak THR 2025

Peraturan baru perihal Pajak Penghasilan mulai berlaku sejak Januari 2024. Tarif Efektif Rata-rata (TER) memperhitungkan total penghasilan bruto bulanan termasuk THR. Besaran pajaknya progresif tergantung pada penghasilan tahunan, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan metode hitung yang digunakan.

Penanganan Keluhan dan Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan implementasi pembayaran THR, Menaker mendorong gubernur untuk mengawasi perusahaan agar mematuhi regulasi tersebut. Posko Satgas Ketenagakerjaan dibentuk di berbagai wilayah guna menampung keluhan dan dukungan teknis dalam implementasi kebijakan ini.