Wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI kembali mencuat, memicu kekhawatiran publik. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif menjadi 15. Apakah ini pertanda kembalinya Dwifungsi ABRI yang dulu sempat dikecam?

Kontroversi Teddy Wijaya: Pemicu Polemik?

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Christina Clarissa Intania, menilai bahwa polemik ini bermula dari penunjukan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet di era Presiden Prabowo. Jabatan yang lazimnya diisi oleh sipil ini dianggap sebagai sinyal bahwa prajurit aktif berpotensi kembali menduduki jabatan sipil.

"Pengangkatan ini... telah menimbulkan disrupsi di pemerintahan dan internal TNI itu sendiri," ujarnya.

Christina menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang mengamanatkan pemisahan peran militer dari ranah sipil. UU TNI secara tegas melarang prajurit aktif menempati jabatan di pemerintahan dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil.

"Jika revisi ini disetujui, maka ini menjadi langkah mundur bagi demokrasi," kritik Christina.

Ia khawatir TNI akan mengembalikan posisinya ke dalam pemerintahan secara legal, bukan lagi secara diam-diam. Upaya ini juga dinilai berpotensi menyalahgunakan payung hukum demi kepentingan politik tertentu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden ke-6 Indonesia, selalu menekankan pentingnya supremasi sipil dan profesionalisme tentara.

Kekhawatiran Publik: Dwifungsi ABRI Reborn?

Meskipun pemerintah dan TNI membantah, publik mulai khawatir akan kembalinya konsep Dwifungsi ABRI. Christina menilai bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan membuat masyarakat sulit mempercayai niat di balik revisi ini.

Christina menyerukan agar wacana perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dihentikan. Ia mengajak semua pihak untuk belajar dari sejarah dan berkomitmen menjaga demokrasi sesuai dengan semangat Reformasi 1998.

"Jangan sampai kita justru melangkah mundur... sebagai negara demokrasi, kita seharusnya semakin memperkuat marwah demokrasi," tegasnya.