Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sorotan utama.
Pemerintah dan DPR tengah mempercepat pembahasannya, namun beberapa ketentuan yang diusulkan menimbulkan perdebatan. Dari perluasan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil hingga perubahan batas usia pensiun, apa saja yang berubah?

Pembahasan RUU yang Kontroversial

Proses pembahasan RUU ini berlangsung dengan cepat, bahkan sempat dilakukan dalam sebuah pertemuan di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 14-15 Maret 2025. Namun, langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang khawatir bahwa revisi ini berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru.

Jabatan Sipil bagi Militer Aktif: Ancaman bagi Profesionalisme?

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyoroti pasal yang memperbolehkan prajurit aktif mengisi jabatan di kementerian dan lembaga sipil. Ia menilai kebijakan ini dapat melemahkan profesionalisme militer dan mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi.

Daftar Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit TNI Bertambah

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 hanya mengizinkan personel militer aktif untuk menduduki posisi di 10 institusi. Dalam usulan baru, pemerintah menambahkan lima lembaga, yaitu:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Kejaksaan Agung

Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) DPR mengusulkan tambahan satu lembaga lagi, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sehingga totalnya menjadi 16 kementerian dan lembaga. Jika seorang prajurit ingin mengisi jabatan di luar daftar tersebut, maka ia harus mengundurkan diri dari dinas aktif.

Pasal 47: Potensi Loyalitas Ganda?

Pasal 47 dalam RUU ini menjadi salah satu poin krusial yang diperdebatkan. Sebelumnya, prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, revisi terbaru memungkinkan mereka tetap bertugas di militer sambil menjalankan peran di institusi sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menilai kebijakan ini berisiko menciptakan loyalitas ganda. Amnesty International Indonesia bahkan menganggapnya sebagai bentuk baru dwifungsi ABRI.

Perubahan Usia Pensiun: Regenerasi Kepemimpinan Terhambat?

RUU ini juga mengatur perubahan usia pensiun bagi prajurit TNI. Dari yang semula 58 tahun untuk perwira, kini diusulkan menjadi:

60 tahun untuk perwira
65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu
Perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang dua kali atas keputusan Presiden

Menurut TB Hasanuddin, perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas organisasi. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

TNI dan Perluasan Operasi Militer Selain Perang

Revisi ini juga mencakup penambahan jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dari 14 menjadi 17, termasuk operasi pertahanan siber dan penanganan narkotika. TNI akan berperan dalam mendukung keamanan siber pemerintah dan memberantas narkoba, tetapi tidak terlibat dalam proses penegakan hukumnya.

Ke Mana Arah Revisi Ini?

RUU TNI masih dalam tahap pembahasan di DPR. Menteri Pertahanan menargetkan agar revisi ini dapat diselesaikan sebelum masa reses DPR pada 20 Maret 2025. Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR, dan publik menantikan apakah revisi ini akan membawa peningkatan bagi profesionalisme TNI tanpa mengorbankan demokrasi serta supremasi sipil.